Ini alasan pemerintah perbesar transfer daerah

Kontak Perkasa - Pemerintah membiarkan dana transfer ke daerah tahun ini sama besarnya dengan Kementerian/ Lembaga pusat. Rencana ini dilakukan sebagai langkah mengurangi kemiskinan bermodalkan anggaran fiskal

"Ini merupakan langkah untuk menangani kemiskinan. Di mana antara belanja pemerintah dengan transfer ke daerah jumlahnya hampir sama persis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu (26/11).

Tak hanya itu, dana transfer juga diberikan sesuai kebutuhan daerah, meski kontribusinya pada penerimaan negara tak selalu sebesar itu.

Dia memaparkan, pulau Jawa merupakan penyumbang pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbesar se Indonesia yang jumlahnya mencapai 81% atau setara Rp 737,6 triliun. Kontribusinya mayoritas, meski transfer ke daerah Jawa hanya sebesar Rp 198 triliun.

Hal ini berkebalikan dengan pulau di luar Jawa. Pulau Sumatera misalnya, yang kontribusinya hanya Rp 25 triliun namun nilai transfernya mencapai Rp 207 triliun. Kemudian Kalimantan mendapatkan transfer sebesar Rp 70,9 triliun padahal kontribusinya hanya 11 triliun. Pulau Sulawesi kontribusinya Rp 9,1 triliun dan menerima transfer sebesar Rp 73,8 triliun.

"Untuk Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya kepada PPh dan PPN sebesar Rp 3,9 triliun, transfernya Rp 38,8 triliun. Papua dan Maluku kontribusinya Rp 4,7 triliun dan transfernya menerimanya sebesar Rp 144,7 triliun," paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang, ini merupakan contoh nagaiman APBN dapat mengurangi kesenjangan antardaerah.

Selain itu, redistribusi ini merupakan bentuk dalam menjaga kesatuan NKRI dimana semua daerah punya kans yang sama untuk maju. "Jadi tidak hanya politik saja yang bisa menjaga kesatuan," ungkapnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pemerintah akan meperbaiki tiga sektor yaitu dari sisi fiskal dimana penerimaan dan belanja akan diperbaiki.

"Penerimaan kita sedang mereformasi perpajakan dan belanja kita lakukan pembenahan ke arah yang lebih produktif. Seperti anggaran subsidi pada 2014 mencapai Rp 350 triliun tahun depan tinggal Rp 77 trilian. Itu dialihkan ke yang lebih produktif," ungkapnya.

Kemudian dari sisi moneter juga akan terus diperbaiki. Dan terakhir pemerintah akan memperbaiki sektor riil yaitu dengan membuat paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah ada 14 paket.

kontak perkasa