English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 Telp : (021) 5793 6555 (Hunting), Fax : (021) 5793 6546 E-mail : admin@kontak-perkasa-futures.co.id

Friday, September 22, 2017

PT Kontak Perkasa Futures | Revisi UU Terkait E-Money Tidak Diperlukan

Revisi UU Terkait E-Money Tidak Diperlukan


Kontak perkasa - Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari menyatakan tidak perlu merevisi UU Mata Uang terkait dengan pemberlakuan pembayaran secara nontunai dengan kartu uang elektronik (e-money) di semua gardu tol otomatis (GTO) per 1 Oktober 2017.

"Enggak perlu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena permasalahan di level peraturan," kata Eva K. Sundari, anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan) DPR RI, menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Kamis (21/9/2017).

Terkait dengan rencana pemberlakuan electronic money (e-money) di GTO pada semua tol di Indonesia itu, Pemerintah tengah menyiapkan aturannya berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat melalui siaran persnya kepada Antara di Makassar, Jumat (15/9/2017), menilai peraturan itu melanggar undang-undang.

Mirah Sumirat mengatakan bahwa peraturan itu telah membuat rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku sehingga aturan ini bertentangan dengan UU Mata Uang.

Menurut Eva K. Sundari, mata uang rupiah tidak terganggu, value of money (nilai uang) tidak terganggu, terutama ketika tidak ada biaya pengisian ulang (top up) e-money.

"Value of money tetap. Hal ini soal teknik pembayaran, bukan nilai tukar. Dampaknya justru pada labour (buruh) karena ini capital intensive (padat modal)," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu.

Ia lantas mengingatkan bahwa penggunaan e-money merupakan tren dunia. Oleh karena itu, regulator harus mewaspadai, terutama sektor perbankan.

"Walau BI sudah menggalakkan kampanye nontunai (cash campaign), respons industri lambat sehingga masyarakat yang seharusnya melek teknologi juga ikut lambat," katanya.

Di sisi lain, kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI, e-money terbukti ampuh mengurangi korupsi yang basisnya cash transactions (transaksi tunai).

Pembayaran pajak motor dan mobil, misalnya, menurut wakil rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan itu, seharusnya sudah bisa secara nontunai.

Tuesday, September 19, 2017

PT Kontak Perkasa Futures | Biaya top up e-money dilaporkan ke ombudsman

Biaya top up e-money dilaporkan ke ombudsman

Kontak perkasa - Rencana Bank Indonesia (BI) menerbitkan beleid yang mengatur soal biaya isi ulang atau top up uang elektronik mendapat banyak tentangan. Salah satunya adalah pengacara yang kerap pada isu perlindungan konsumen, David Maruhum L. Tobing.

Hari ini, Senin (18/9) David melaporkan BI kepada Ombudsman Republik Indonesia karena menduga adanya maladministrasi jika kebijakan ini diberlakukan. Yang dimaksud ialah adanya biaya sekitar Rp 1.500 sampai dengan Rp 2.000 seperti diisukan selama ini.

"Uang elektronik tidak dijamin oleh LPS, uang elektronik kalau hilang kartunya saldonya akan hilang, uang elektrobik juga tidak memperoleh bunga. Dan harusnya yang diterima konsumen adalah efisiensi bukannya biaya top up," ujar David di kantor Ombudsman.

Ia juga menjelaskan kebijakan cashless society ini sebenarnya melanggar peraturan perundangan. Yakni pasal 2 ayat 2, 23 ayat 1, dan 33 ayat 1 UU No. 7/2011 tentang mata uang. Di situ diatur tegas bahwa orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Ancaman pidana aturan ini ialah penjara 1 tahun dan denda hingga Rp 200 juta.

"Jadi konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan diinsentif dalam pelaksanaan program cashless society," tambahnya.

Jika laporan ini tak diindahkan, David mengaku siap mengajukan gugatan class action hingga pengujian di Mahkamah Agung.

Ia pun berharap pada Ombudsman agar memberi rekomendasi kepada BI untuk membatalkan rencana penerbitan kebijakan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik.

Ketua harian YLKI Tulus Abadi juga mengungkapkan kritiknya soal ini. Biaya ini hanya lebih menguntungkan perbankan dibanding konsumen.

"Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disentif dengan pengenaan biaya top up," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Punky Purnomo Wibowo, Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI bilang dalam waku dekat regulator memang akan mengeluarkan aturan terkait hal ini.

"Saat ini harga (biaya top up) sedang difinalisasi," kata Punky, Jumat (8/9) yang lalu.

Aturan ini utamanya untuk mendukung elektronifikasi moda transportasi utamanya di jalan tol. Belakangan Pemprov DKI Jakarta juga bakal memberlakukan ERP (electronic road pricing).
Sumber: kontan.co.id




 

Monday, August 21, 2017

PT Kontak perkasa futures | Krisis Timur Tengah, Israel Lobi Vladimir Putin

Krisis Timur Tengah, Israel Lobi Vladimir Putin


Krisis Timur Tengah, Israel Lobi Vladimir Putin


Kontak perkasa - Krisis Timur Tengah, Israel Lobi Vladimir Putin Krisis Timur Tengah, Israel Lobi Vladimir Putin

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membahas Timur Tengah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat mereka bertemu di tempat peristirahatan Sochi, Rusia, pekan depan, kata kantornya pada Sabtu. Israel khawatir Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu mengatakan dalam pidato pada pekan lalu bahwa Israel mengawasi perkembangan itu dan akan bertindak melawan ancaman apa pun.

Iran, musuh bebuyutan Israel, adalah pendukung setia Presiden Suriah Bashar al-Assad dan memasok petempur untuk membantunya. Rusia, juga sekutu Assad, dianggap memegang keseimbangan kekuatan dalam mencapai kesepakatan mengenai masa depan Suriah. Pemimpin Israel menunjuk pengaruh Teheran, yang terus meningkat di wilayah tersebut selama perang Suriah, yang telah berlangsung enam tahun, baik melalui pasukan Garda Revolusi maupun kelompok Syiah-nya, khususnya Hizbullah.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah melakukan lusinan serangan untuk mencegah penyelundupan senjata ke kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran melalui Suriah. Dua tahun lalu, Israel dan Rusia sepakat untuk mengkoordinasikan tindakan militer di Suriah agar tidak terjadi serangan yang tidak disengaja.

Wednesday, August 16, 2017

21 Agustus, Google Luncurkan Android O untuk Ponsel Pixel


Kontak perkasa - Google dikabarkan akan mengeluarkan versi terbaru Android bulan ini, tapi, belum memberitahukan secara resmi kapan tepatnya sistem operasi itu akan meluncur.

Tersiar kabar di dunia maya, menurut laman Phone Arena, Google akan mengeluarkan Android O untuk ponsel Pixel sekitar 21 Agustus mendatang.

Evan Blass, yang kerap memberi informasi soal gawai terkini, di Twitter juga mencuitkan Android O dijadwalkan keluar pada 21 Agustus.

Google sudah beberapa kali meluncurkan versi beta Android O untuk pengembang. Terakhir, mereka mengeluarkan pratinjau pada akhir Juli lalu.

Belum diketehui kepanjangan “O” dari versi terbaru ini. Umumnya, Google menggunakan nama makanan untuk mengabadikan sistem operasi.

Android terbaru diperkirakan keluar lebih dulu untuk perangkat Pixel dan NExus dari Google.

Nokia 8, yang akan keluar bulan ini, digadang-gadang akan menjadi ponsel pertama di luar Google yang memakai Android O.

Tahun lalu, LG V20 adalah perangkat pertama di luar Google yang menggunakan Android Nougat, setelah lebih dulu keluar untuk perangkat Nexus.

 
Back to Top