English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 Telp : (021) 5793 6555 (Hunting), Fax : (021) 5793 6546 E-mail : admin@kontak-perkasa-futures.co.id

Friday, April 28, 2017

Profit taking, saham BRPT terkoreksi hampir 5%

Kontak perkasa - Pergerakan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) kembali jadi perhatian pasar. Harga saham emiten milik taipan Prajogo Pangestu itu dilanda aksi jual.

Harga saham BRPT turun hampir 5% ke level Rp 3.120 per saham jelang penutupan sesi pertama perdagangan pertama siang ini. Padahal harga BRPT kemarin sempat menyentuh level tertinggi Rp 3.440 per saham.

"Penurunan lebih karena profit taking, bukan karena fundamentalnya," kata analis Binaartha Sekuritas Reza Priambada, Kamis (27/4).

Sebab, fundamental BRPT cukup menarik. Apalagi setelah muncul sentimen rencana BRPT untuk masuk ke sektor pembangkit listrik geothermal. Ini setelah perseroan ini mengakuisisi mayoritas saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd (SEGHL).

Seperti diketahui, Barito bersama Star Energy Investment Ltd dan SE Holdings Limited selaku pemegang saham SEGHL telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) jual beli saham SEGHL.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi, sebab BRPT, Star Energy Investment Ltd dan SE Holdings Limited dipegang olah orang yang sama yaitu Prajogo Pangestu. BRPT sudah membayar uang muka sebesar US$ 58,60 juta yang diambil dari fasilitas pinjaman Bangkok Bank Public Company Limited senilai US$ 60 juta pada 21 Desember lalu.

Selain itu, Barito juga akan menjaminkan 850 juta saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) untuk mendapatkan pinjaman sekitar US$ 300 juta dari sindikasi bank.

Sebagaimana diketahui, BRPT telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US$ 250 juta dari Bangkok Bank Public Company Limited. Perjanjian fasilitas pinjaman tersebut telah ditandatangani kedua pihak pada 24 Maret 2017.

SEGHL, lanjut Reza, merupakan perusahaan yang cukup besar. Dengan meleburnya kedua perusahaan itu, maka produk keluaran BRPT menjadi lebih memverifikasi. Pada akhirnya, hal itu akan memberikan sentimen positif untuk kinerja dan pergerakan harga saham BRPT.

Pasar di sektor energi juga sudah jelas. BRPT bisa menyuplai pasokan energi ke PLN. Sehingga, dari sisi revenue, BRPT sudah aman. Namun, karena profit taking, harga saham BRPT tertekan dan cenderung mengulang posisi harga pada Februari lalu. "Sebaiknya, tunggu menyentuh support Rp 3.090-Rp 3.100 dulu," imbuh Reza.

Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Securities lebih optimistis terhadap saham BRPT. Sebab, menurutnya, harga saham BRPT memiliki harga wajar Rp 6.000 per saham. Banyak alasan untuk kembali menyentuh level tersebut.

Akuisisi itu akan membuat bisnis antara BRPT, TPIA, dan Star Energy menjadi lebih terintegrasi. Sumber pendapatannya menjadi lebih beragam yakni dari sektor pembangkit listrik panas bumi dan petrokimia. (sumber: kontan.co.id)
Kontak perkasa

Thursday, April 27, 2017

Pajak penghasilan akan dipangkas

Kontak perkasa - Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah sejumlah kebijakan pajak. Selain tarif pajak penghasilan (PPh), pemerintah juga akan mengubah basis penghitungan pajak. Rencananya, perubahan ini masuk dalam revisi Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sekaligus Ketua Tim Reformasi Pajak Suryo Utomo mengatakan, revisi UU PPh memang ditunggu banyak pihak. Rencananya, pasca kuartal II, rencana revisi UU PPh ini akan dibahas lebih tajam.

Usulan yang masuk, pertama, penurunan tarif PPh badan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu melihat, PPh badan bisa turun sebesar 2% atau kurang. "Perubahan tarif masih dikaji. Yang jelas, kami ingin simplifikasi," ujarnya, Selasa (25/4).

Kedua, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga mengusulan penghapusan penghitungan PPh final untuk beberapa sektor industri. Antara lain: konstruksi dan properti. Pajak mengusulkan hitungan pajak berbasis pembukuan, tak lagi pajak final seperti yang berlaku saat ini.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Goro Ekanto mengatakan, perubahan PPh final harus mempertimbangkan efeknya ke penerimaan negara, inflasi, serta kepentingan pengusaha.

Untuk itu, Goro minta agar Ditjen Pajak memperdalam usulan atas revisi UU PPh. Apalagi, sebelumnya, sudah ada perubahan PPh final jadi PPh non final. "Kalau mau dinonfinalkan lagi, kajian harus dalam," kata Goro ke KONTAN. Risiko perubahan aturan itu mengharuskan pajak paham struktur pembukuan perusahaan secara detail.

Namun, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bilang, penghapusan PPh final, pajak yang harus dibayarkan wajib pajak (WP) bisa lebih kecil karena dikurangi dengan biaya. Makanya, WP wajib melakukan pembukuan.

Ditjen Pajak bisa melacak penerimaan potensi pajak lain jika ada pembukuan. "Penerimaan negara bisa dapat dua kali lipat," kata Ken yakin.

Menurut Ken, jika penghitungan pajak dilakukan dengan PPh final, kontraktor yang rugi, misalnya, tetap akan kena pajak. Kontraktor atau pengusaha properti juga akan diuntungkan. Meski labanya besar, mereka hanya dikenakan tarif kecil yaitu 2,5%.

Selain properti, perubahan penghitungan PPh final juga akan berlaku ke usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kena tarif 1%.

Peneliti pajak Danny Darussalam Tax Center Bawono Kristiadji bilang, perubahan tarif pajak penghasilan harus melihat tujuan perubahan, untuk menarik investasi atau menggedekan penerimaan.

Jika pro investasi, kebijakan pajak tak hanya dengan memangkas tarif tapi bisa dengan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance. Desain rezim pajak juga harus menarik minat investasi. "Tapi harus dirumuskan hati-hati karena pemerintah harus memastikan kebijakan ini efektif menarik investasi," ujar Bawono.

Risiko kebijakan ini akan menurunkan penerimaan. Apalagi, jika revisi tarif juga berlaku ke PPh perorangan. Hanya, penurunan tarif pajak serta insentif pajak akan berdampak pada aktivitas ekonomi di jangka panjang.

Usulan tarif dan tarif pajak yang berlaku:

PP Nomor 34/2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.

Objek pajak:
Yang menjadi objek PPh Final adalah: atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
1. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
2. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
Berdasarkan aturan baru tersebut maka transaksi berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan sudah terutang PPh Final walaupun belum dibuat Akta Jual Beli.

Terdapat 3 jenis tarif PPh Final yang diatur:
1.    2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
2.    1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
3.    0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bag, pembangunan untuk kepentingan umum.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah No. 46/ 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Dalam PP 46 ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan yang penghasilan brutonya berbeda-beda.
1.    Badan usaha yang penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 miliar kena pajak final 1%,
2.    Badan usaha yang penghasilan bruto di atas Rp 4,8 miliar dan kurang dari Rp 50 miliar kena pajak dengan tarif 25% dan dapat fasilitas diskon 50%.
3.    Badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp 50 miliar, tariff normal 25%.

Sumber: PPNo. 46 Tahun 2013, PP 34 /2016
Kontak perkasa

Wednesday, April 26, 2017

Pesta besar bagi-bagi dividen saham

Kontak perkasa - Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menebar dividen tahun buku 2016. Porsi dan nilai dividen yang dibagikan kali ini berpeluang lebih besar dibanding tahun 2015, kendati ekonomi dan bisnis relatif lesu sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan catatan KONTAN, 10 emiten saja mengalokasikan dividen senilai total Rp 48,57 triliun. Jumlah ini meningkat 7,93% dibandingkan dengan dividen 2015 yang senilai Rp 45 triliun.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menjadi salah satu emiten yang paling besar mengguyur dividen. Dari laba tahun 2016, TLKM mengucurkan total dividen Rp 13,5 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga mengalokasikan dividen besar (lihat tabel).

Selain untuk dividen, emiten biasanya mengalokasikan laba bersih sebagai laba ditahan untuk membiayai ekspansi. "Langkah ini bisa mendorong IHSG menuju 5.900 hingga akhir tahun ini," kata Lucky Bayu Purnomo, analis Danareksa Sekuritas kepada KONTAN, Senin (24/4).

Pembagian dividen ini adalah bonus tahunan bagi investor, selain dari capital gain. Pemerintah juga ikut menikmati berkah dari bagi-bagi dividen ini. Selain dari dividen dari emiten BUMN, pemerintah mendapatkan setoran pajak dividen yang besar 10% dari nilai dividen.

Namun dividen bak pedang bermata dua bagi pemerintah. Terutama berkaitan dengan dividen yang diterima investor asing. Dari 10 emiten besar pembagi dividen, sekitar Rp 7 triliun atau 14,4% porsi dividen masuk ke pemodal asing.

Nah, jika asing menginvestasikan lagi (reinvestasi) dividennya di dalam negeri, ini bisa berdampak positif bagi penanaman modal. Namun dividen yang dibawa pulang bisa menguras cadangan devisa serta menekan rupiah.

Bima Setiaji, analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, menyatakan, pemerintah harus pintar-pintar merayu mereka agar reinvestasi dana hasil dividen ke Indonesia. Misalnya dengan insentif pajak atau komitmen pemerintah meningkatkan berbagai proyek infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan lainnya. "Dengan begitu, mereka kembali minat berinvestasi," kata Bima.

Dia menambahkan, investasi di Indonesia tetap menarik bagi investor. Salah satu alasannya, Indonesia punya pertumbuhan kelas menengah yang besar, konsumsi domestik signifikan dan sumber daya alam yang berlimpah. "Jadi, tinggal bagaimana siasat pemerintah memfasilitasi investor asing agar berinvestasi di Indonesia," jelas Bima.

Insentif dari sisi pajak juga sejatinya diperlukan. Tapi, ada negara lain yang memberi iming-iming sama sehingga memicu perpindahan dana investasi ke negara lain.

Lagi pula, sentimen insentif pajak tak lagi dominan jika emitennya berskala besar seperti UNVR. Mereka lebih concern pada perbaikan infrastruktur. "Sebab mereka bisa hemat biaya jika infrastruktur dibenahi," ungkap Bima.

Analis Binaartha Parama Sekuritas, Reza Priyambada menilai, jika pemodal asing melakukan reinvestasi secara langsung, hal itu akan lebih baik. "Portofolio sifatnya lebih short term dan tidak banyak memberi benefit bagi negara," kata dia.

Daftar emiten bluechips pembagi dividen besar
Emiten     Total Dividen     per Saham     Yield*
TLKM     Rp 13,55 triliun     Rp136,74     3,09%
BBRI     Rp 10,47 triliun     Rp428     3,31%
ASII     Rp 6,8 triliun     Rp168     1,83%
BMRI     Rp 6,21 triliun     Rp266,27     2,33%
BBCA     Rp 4,9 triliun     Rp200     1,14%
UNVR     Rp 2,8 triliun**     Rp375     0,82%
SMGR     Rp 1,81 triliun     Rp304,92     3,50%
AALI     Rp 900 miliar     Rp370     3,23%
PTBA     Rp 601,86 miliar     Rp285,50     2,29%
UNTR     Rp 533,4 miliar     Rp536     1,99%

*mengacu harga saham 21 April 2017
**dividen interim
Sumber: Riset KONTAN
(sumber: kontan.co.id)
Kontak perkasa

Tuesday, April 25, 2017

KURS RUPIAH 25 APRIL: Pantau Pergerakan Rupiah Pasca Libur Panjang

Kontak perkasa -  Nilai tukar rupiah sukses mencetak rebound pada penutupan perdagangan terakhir pekan kemarin, Jumat (21/4/2017).

Rupiah ditutup menguat tipis 0,01% atau 1 poin ke Rp13.322 per dolar AS, setelah dibuka dengan pergerakan yang sama

Sepanjang perdagangan akhir pekan lalu, rupiah bergerak fluktuatif di kisaran Rp13.311 – Rp13.328 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan Kamis (20/4), rupiah ditutup melemah tipis 0,03% atau 4 poin di posisi 13.323 per dolar AS.

Rebound rupiah pekan lalu mengakhiri pelemahan selama lima hari perdagangan berturut-turut sebelumnya.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau kembali melaju positif dengan kenaikan 0,07% atau 0,068 poin ke posisi 99,846 pada pukul 16.36 WIB setelah sempat bergerak di zona merah.

Nilai tukar rupiah berhasil ditutup menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, di saat mata uang lainnya di Asia bergerak variatif.

Won Korea Selatan memimpin penguatan kurs Asia dengan 0,48%, diikuti oleh dolar Taiwan sebesar 0,21%. Adapun, rupee India dan renmnibi China memimpin pelemahan mata uang Asia.

Won Korea Selatan dan dolar Taiwan memimpin penguatan pada mata uang Asia hari ini seiring menguatnya indeks saham regional sehingga memperbaiki sentimen terhadap aset berisiko.

“Preferensi untuk aset berisiko meningkat akibat penguatan saham global serta seiring meredanya tensi geopolitik atas indikasi terkini aktifnya China dalam menghadapi Korea Utara,” ujar Min Gyeong-won, analis mata uang dari NH Futures, seperti dikutip dari Bloomberg. (Sumber: Bisnis.com)
Kontak perkasa

 
Back to Top