English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 Telp : (021) 5793 6555 (Hunting), Fax : (021) 5793 6546 E-mail : admin@kontak-perkasa-futures.co.id

Thursday, March 9, 2017

Pemerintah Percepat Penyediaan Listrik Lewat Subsidi Tepat Sasaran

Kontak perkasa - Pemerintah mempercepat penyediaan listrik bagi tujuh juta rumah tangga dengan menjalankan kebijakan subsidi tepat sasaran yang dimulai awal 2017.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman dalam rilis di Jakarta, Rabu (8/3/2017) mengatakan, melalui kebijakan subsidi tepat sasaran, pemerintah mendapat penghematan anggaran.

"Pemerintah berharap menghemat anggaran subsidi sekitar Rp22 triliun dalam setahun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, khususnya di daerah yang belum mendapatkan layanan listrik," katanya.

Ia mencontohkan, hingga akhir 2019, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur listrik di Papua dan Papua Barat sebesar 514 MW dan pemberian penyambungan listrik secara gratis kepada 186 ribu rumah tangga melalui program listrik pedesaan (lisdes).

Pada akhir 2016, menurut Jarman, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 91,16 persen atau 59.656 MW, masih ada 2.519 desa yang belum terjangkau layanan infrastruktur listrik.

"Untuk itu, dibutuhkan terobosan agar masyarakat di desa-desa tersebut dapat segera menikmati listrik antara lain dengan pendistribusian paket lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga daya 900 VA merupakan hasil keputusan bersama yang harus didukung dengan data akurat.

"Untuk memenuhi permintaan akan dukungan data yang akurat, pemerintah mengacu pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan Menteri Sosial melalui Keputusan No 32/HUK/2016," katanya.

Penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN.

Sesuai permen, tarif pelanggan untuk rumah tangga daya 900 VA terbagi menjadi dua jenis yaitu tidak mampu (subsidi) dan mampu (nonsubsidi).

Untuk pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA yang selama ini menikmati subsidi akan disesuaikan secara bertahap setiap dua bulan yakni Januari, Maret, dan Mei 2017 hingga menuju tarif keekonomian dan selanjutnya pada Juli 2017 diterapkan penyesuaian tarif seperti pelanggan nonsubsidi lainnya.

Permen ESDM 29/2016 juga mengatur mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang seharusnya disubsidi, namun tidak terdapat dalam data terpadu TNP2K.

Menurut Made, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. "Pengaduan ini akan diteruskan ke posko penanganan pengaduan pusat melalui 'website' subsidi.djk.esdm.go.id," ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, mengambil kebijakan subsidi tepat sasaran mengingat anggaran subsidi listrik yang dikeluarkan cukup besar.

Pada 2012-2014, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi listrik sekitar Rp100 triliun per tahun. Untuk menekan anggaran tersebut, lanjutnya, pemerintah menerapkan kebijakan tarif nonsubsidi pada 12 golongan mampu pada 2015 yang mengurangi anggaran subsidi menjadi Rp56,5 triliun. (sumber: investing.com)
Kontak perkasa

Wednesday, March 8, 2017

Dua Klub Sepak Bola Nasional Minat Melantai di Bursa

Kontak perkasa - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa dua klub sepak bola nasional menyatakan minatnya untuk meraih pendanaan dari pasar modal dengan melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO).

"Ada dua klub sepak bola nasional asal Jawa yang sudah datang," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Kendati demikian, ia menyatakan beberapa faktor masih menjadi kendala bagi klub sepak bola nasional melakukan IPO, salah satunya mengenai penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Ia mengatakan bahwa sebagai sebuah perusahaan terbuka (Tbk), klub sepak bola juga harus memiliki pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada sehingga mudah dipelajari investor.

Ia menambahkan bahwa pembukuan klub sepak bola di Indonesia masih menganggap pemainnya sebagai beban karena ada pengeluaran gaji. Hal itu berbeda dengan di luar negeri yang dicatatkan sebagai aset.

"Persoalan mendasar di klub sepak bola itu pegawai atau pemain dianggap biaya, kalau di luar negeri pegawai itu aset, kita sudah minta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat aturannya," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI, Djohan Pinnarwan mengatakan bahwa akuntansi, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), dan transparansi merupakan salah satu infrastruktur penting bagi klub sepak bola.

"Selain tiga hal itu yang menunjang kepercayaan investor, tentu saja kefanatikan suporter bola. Bagaimanapun kinerja klub mungkin tidak masalah kalau fanatik. Fansclub dari suatu klub mungkin yang bisa menjadi basis investor. Walaupun tidak besar, akan membuat 'sustainable funding' untuk klub," katanya.

Sementara itu, beberapa klub sepak bola yang telah mencatatkan sahamnya di berbagai bursa efek dunia, diantaranya Manchester United Plc yang sahamnya tercatat di Bursa Efek New York (NYSE) dengan kode perdagangan MANU, Juventus FC (JUVE), Societa Sportiva Lazio (SSL), dan AS Roma (ASR) yang tercatat di Bursa Efek Italia, dan Borussia Dortmund di Bursa Efek Frankfurt (BVB). (sumber: investing.com)
Kontak perkasa

Wednesday, March 1, 2017

Meski Tax Amnesty Capai Nilai Tertinggi, Menkeu Masih Belum Puas

Kontak perkasa - Indonesia menjadi negara yang paling berhasil dalam menerapkan program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Pasalnya hingga 28 Februari 2017, data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan, dana tax ammesty telah mencapai Rp 112 triliun, dengan total harta yang diungkap atau deklarasi sebanyak Rp 4.414 triliun, jumlah SPH yang diterbitkan 707.641 dan Wajib Pajak (WP) yang ikut sebanyak 682.822 WP.

Dengan capaian maka Indonesia menjadi yang tertinggi di dalam tax amnesty. Dari deklarasi total harta, 34,4 persen dari PDB, tertinggi dari negara-negara yang melakukan tax amnesty yang biasanya hanya mencapai kurang dari 10 persen dalam deklarasinya di tax amnesty. Sedangkan kalau dilihat uang tebusan, sebesar 0,88 persen dari PDB, inipun masih tertinggi dibanding dua kompetitor Chili dan India sekitar 0,6 persen dari PDB.

Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih belum puas dan kecewa dengan program tersebut. Hal ini karena WP yang ikut masih sangat kecil dan Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum ikut serta dalam program pengampunan pajak ini.

"Walau kita senang dengan prestasi ini, namun 682 ribu itu belum memuaskan. Dengan WP 32 juta dan Wajib SPT ada 29,3 juta orang dan dari 29,3 juta itu hanya 12,6 juta yang lapor SPT, maka 680 ribu itu sangat kecil dibanding yang wajib SPT dan belum serahkan SPT," ujarnya Sri Mulyani dalam acara Farewell Amnesti Pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang belum ikut serta dalam program ini untuk segera mendaftarkan diri. Pasalnya, hanya tinggal satu bulan lagi masyarakat bisa menikmati kebijakan ini.

"Banyak perusahaan yang dimiliki orang-orang kaya di Indonesia yang kemarin ada studi juga bahwa mereka memiliki harta yang sangat besar, dan mereka sebagian cukup besar sudah mengikuti tax amnesty. Tapi saya tahu masih ada yang belum ikut tax amnesti. Jadi saya mohon untuk Apindo mengajak teman-temannya untuk ikut tax amnesty, terutama yang prominen tapi belum prominen dalam membayar pajak," harap Sri Mulyani.

Ia mengingatkan, akan ada banyak konsekuensi yang diterima Wajib Pajak apabila tidak mengikuti tax amnesty. Kini pihaknya telah meminta jajarannya menganalisis secara terperinci aktivitas ekonomi WP badan maupun orang pribadi hingga ke tingkat subsektor yang selama ini berkontribusi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan melakukan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan secara konsisten. Tadi pak Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung akan mendukung pelacakan terhadap wajib pajak,” tegas Sri Mulyani.

Menurutnya, jika dalam tiga tahun, pemerintah menemukan harta yang belum dideklarasikan atau sudah dideklarasikan namun belum mencakup semua harta, Otoritas Pajak akan menerapkan sanksi denda 2% per bulan atau 48% selama dua tahun. (sumber: investing.com)
Kontak perkasa

Tuesday, February 28, 2017

PT Timah mulai menggarap properti

Kontak perkasa - PT Timah (Persero) Tbk akan memulai debut perdana dalam bisnis properti. Melalui anak usaha bernama PT Timah Karya Persada Properti alias Timah Properti, mereka berencana meluncurkan tiga proyek tahun ini.

Satu proyek berupa mixed use seluas 176 hektare (ha) di Bekasi Timur, Jawa Barat. Proyek jangka panjang tersebut akan berisi perumahan atau landed house, perkantoran, mal dan rumah sakit.

Proyek rumah tapak Timah Properti bernama Familia Urban. Pada tahap awal, mereka akan membangun 780 unit rumah tapak di atas lahan seluas 15 ha. Bakal ada tiga kluster dengan harga jual Rp 400 juta -Rp 1,1 miliar per unit.

Timah Properti akan menjual unit Familia Urban mulai kuartal II 2017. "Meskipun belum resmi diluncurkan, kami sebenarnya sudah mulai pemasaran bulan ini dengan mengikuti pameran di Jakarta Convention Center," kata M. Arief Asyari, Direktur Utama PT Timah Karya Persada Properti pada KONTAN, Senin (27/2).

Dua proyek Timah Properti yang lain tak sebesar proyek di Bekasi Timur. Sebut saja proyek rumah tapak di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Perusahaan itu hanya berencana membangun 78 unit rumah di sana. Kalau proyek rumah tapak di Pondok Cabe, Tangerang, Banten, malah hanya akan terdiri dari 12 unit rumah saja.

Jadwal penjualan proyek Kelapa Dua Depok dan Pondok Cabe pada April tahun ini. Banderol harga jual rumah kedua proyek tersebut Rp 1,3 miliar -Rp 2 miliar per unit rumah.

Lewat tiga proyek properti tadi, Timah Properti menargetkan marketing sales atawa pendapatan pra penjualan sebanyak Rp 150 miliar sepanjang tahun ini. Target marketing sales tersebut setara dengan penjualan 200 unit rumah.

Timah Properti berencana menyisihkan Rp 100 miliar atau hampir 70% dari marketing sales untuk membiayai pembangunan tiga proyek perdana tadi. Alokasi duit itu sekaligus menjadi dana belanja modal atau capital expenditure 2017.

Timah Properti berharap tahun ini sudah bisa memberikan kontribusi pendapatan untuk PT Timah. Target pendapatan perusahaan tersebut Rp 106 miliar. (sumber: kontan.co.id)
Kontak perkasa

 
Back to Top