Permasalahan tentang Cyprus

Siprus tiba-tiba menjadi pusat perhatian ekonom dan pelaku pasar keuangan dunia di awal pekan. Tidak ada yang mengira jika negara dengan populasi kurang dari satu juta jiwa ini akan menyusul nama-nama besar yang sudah lebih dahulu mengisi daftar bailout seperti Yunani, Italia maupun Irlandia. Jika dilihat dari nilai ekonominya, jumlah GDP negara ini merupakan yang terkecil ke-tiga di zona Euro atau hanya lebih besar dari Malta dan Estonia. Lantas mengapa Siprus menjadi begitu penting untuk diselamatkan oleh Uni Eropa?
 

Mark Thompson dari CNN membagi opininya tentang poin-poin terpenting dalam pemberian dana bailout Eropa bagi Siprus. Meskipun kuantitas ekonomi Siprus tidak sebesar negara penerima dana talangan sebelumnya, perbaikan sistem keuangan di negara itu dapat memberi ketenangan psikologis bagi pelaku pasar. Berikut ini adalah lima hal yang melatarbelakangi kebijakan bailout negara Siprus:

1. Bailout atau Bangkrut

Tanpa bantuan dana dari pihak lain, Siprus tidak akan mampu membiayai kewajiban bayarnya. Aset-aset yang dimiliki oleh bank-bank di sana sudah tergerus banyak akibat turunnya nilai simpanan mereka di surat hutang Yunani. Pemerintah tidak mampu mendanai semua bank pesakitan dengan uang dari koceknya sendiri sehingga membutuhkan asistensi Uni Eropa. Rasio hutang terhadap GDP Siprus saat ini adalah sekitar 87% dan segera menembus 140% apabila dana talangan gagal didapat dalam waktu dekat. Apabila benar-benar bangkrut sepenuhnya, maka Siprus resmi terdepak dari zona valuta tunggal dan kekhawatiran tentang perpecahan Euro kembali mencuat ke permukaan. "Kebangkrutan akan memaksa kami keluar (dari Euro zone) dan harus mendevaluasi mata uang," keluh Presiden Nicos Anastiades akhir pekan lalu. 

2. Pajak Simpanan Bank yang Kejam

Untuk kali pertama dalam sejarah, Uni Eropa memasukkan klausul 'sadis' dalam prasyarat bailout bagi sebuah negara. Pemilik simpanan di bank-bank Siprus dipaksa untuk menerima kerugian dari kesalahan manajerial dan ilikuiditas yang dialami oleh pihak pemerintah dan perbankan. Otoritas siap mengucurkan dana bantuan 10 miliar Euro asalkan mereka berhak mengutip pajak 6.75% dari setiap dana deposan yang disimpan di bank Siprus yang nilainya di bawah 100.000 Euro. Sementara untuk jumlah simpanan di atas itu, otoritas berhak mendapat pajak sebesar 9.9%. Shock therapy tersebut seakan dirancang untuk mengabarkan ke seluruh dunia bahwa semua pihak harus bertanggunjawab atas mismanagement dan minimnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja operasional bank-bank komersial. Semua harus merasakan akibatnya, termasuk nasabah.

Mungkin bagi Uni Eropa, Siprus adalah proyek percontohan yang baik untuk pemberlakukan aturan ini. Dengan begitu, bank dan pemerintah negara lain akan lebih ketat dalam mengatur pola bisnis dan strategi investasinya di masa depan. Sulit untuk membayangkan kalau negara ekonomi yang lebih besar, seperti Italia atau Spanyol, juga dipaksa menjalankan klausul pajak ini. Guncangannya ke pasar finansial global dipastikan bisa dua hingga tiga kali lipat lebih masif dibandingkan sekarang.

3. Kredibilitas Eropa

Dengan memberlakukan aturan tadi, Uni Eropa ingin mengembalikan kredibilitasnya yang hilang diterjang banjir krisis perbankan. Kalau dulu penanam modal di surat hutang Yunani dipaksa untuk menerima kerugian investasinya, maka hal yang sama juga berlaku untuk nasabah bank-bank Siprus. Meski pahit, kebijakan ini bisa memulihkan reputasi pemerintah Eropa yang dikenal lemah dalam urusan pengawasan. Namun dampak negatifnya, klausul bailout berupa pungutan pajak simpanan rentan memicu penarikan dana besar-besaran dari bank Eropa ke wilayah lain yang lebih 'aman'. Siapa yang mau dana simpanannya berkurang di bank di saat harusnya berbunga? Tentu tidak ada.

4. Tekanan bagi Bank-bank Eropa

Saham-saham perbankan Eropa anjlok di awal pekan. Investor bank-bank di wilayah Euro, khususnya yang beroperasi di negara ekonomi rentan krisis, meminta imbal hasil lebih tinggi atas modal simpanan seiring bertambahnya risiko. Bank terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai beban bunga nasabah/investor yang semakin tinggi di tengah kecemasan pasar. Artinya, porsi penghasilan dan laba juga ikut berkurang dan beberapa bank bisa saja kehilangan sumber pendanaan publik. Kondisi seperti ini sangat tidak diinginkan mengingat bank-bank di wilayah Eropa sedang berjuang menyeimbangkan neraca keuangan dan mempromosikan kredit di tengah sepinya minat bisnis. Dana Moneter Internasional pekan lalu bahkan menyoroti buramnya prospek bisnis perbankan Eropa karena perekonomian belum mampu menyerap porsi kredit seperti sedia kala.

5. Kerugian bagi Rusia

Nilai aset bank-bank Siprus setara dengan delapan kali nilai perekonomian nasionalnya. Porsi simpanan investor asing di negara ini kurang dari separuh total deposito di bank yang nilainya sekitar 70 miliar Euro. Namun perusahaan dan pengusaha asal Rusia memiliki aset dalam jumlah besar di instrumen keuangan Siprus. Lembaga pemeringkat Moody's memperkirakan jumlah simpanan perusahaan Rusia di Siprus menembus angka $19 miliar, sehingga jika negara ini benar-benar default maka bank-bank asal Rusia bisa kehilangan aset dalam jumlah besar. Pemerintah Rusia telah berbicara soal perpanjangan masa jatuh tempo dari pinjamannya ke Siprus senilai 2.5 miliar Euro, dan bahkan bersedia memangkas bunganya sekaligus. Kelonggaran pembayaran ini bertujuan untuk mengurangi beban hutang negara itu, mengingat kebangkrutan Siprus sama artinya dengan kehancuran bank-bank Rusia.

(mario prabowo)